Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terjadi perubahan pembagian urusan atau kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada bidang perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang semula kewenangannya pada Pemerintah Daerah Provinsi, kini  diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kewenangan dalam melaksanakan Metrologi Legal yang selama ini berada pada Pemerintah Propinsi dalam bentuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Metrologi.  Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kewenangan penyelenggaraan urusan metrologi legal yaitu tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan kabupaten/kota sehingga bagi masing-masing kabupaten/kota menjadi wajib untuk melaksanakan pelayanan tersebut.

Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal sebagai penyelenggara pelayanan publik yang mengemban tugas memberikan perlindungan terhadap masyarakat, baik kepada para konsumen maupun produsen mengenai kebenaran pengukuran dan kepastian hukum di dunia usaha, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML).

Dalam Melaksanakan tugas melakukan tera dan tera ulang terhadap Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 maka UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah alat yang digunakan untuk :

  1. Kepentingan umum, seperti keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan,
  2. Usaha,
  3. Penyerahan/serah terima barang,
  4. Menentukan pungutan upah, seperti perkebunan teh, kopi, karet dan lain-lain,
  5. Menentukan produk akhir, seperti elpiji, semen, pupuk dan lain-lain, serta,
  6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan seperti pulsa telepon, listrik, meter air, dan lain sebagainya.

Untuk memberi kepastian hukum bagi setiap UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang serta dilakukan pengujian dibubuhi tanda-tanda tera sebagai berikut :

  1. Tanda tera sah atau tanda tera batal dibubuhi dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang berbentuk sampul atau label atau bentuk lainnya, saat dilakukan tera dan tera ulang.
  2. Cap Tanda Tera (CTT) SAH dibubuhkan pada UTTP yang hasil pengujian memenuhi persyaratan kemetrologian untuk dapat dinyatakan Sah.
  3. Cap Tanda Tera (CTT) BATAL dibubuhkan pada UTTP yang hasil pengujian TIDAK memenuhi persyaratan kemetrologian untuk dapat dinyatakan Sah.
  4. Tanda jaminan dibubuhi dan/atau dipasang guna menjamin agar UTTP atau bagian UTTP tidak dirubah.

UPTD Metrologi Legal Kabupaten Labuhabatu saat ini masih dalam proses pemenuhan sarana dan prasarana sehingga belum dapat melaksanakan pelayanan tera/tera ulang secara mandiri, maka pelayanan pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannnya (UTTP) yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu difasilitasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional I Medan berdasarkan Surat Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Nomor 110/PKTN/SD/10/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 perihal Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi berupa Tera dan Tera Ulang.

Permohonan Tera/Tera Ulang dapat diajukan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu melalui e-mail : perdagangan.labuhanbatu@gmail.com ataupun diantar langsung. Adapun waktu pelaksanaan Tera/Tera Ulang akan disesuaikan dengan penjadwalan dari BSML Regional I Medan.